Baca juga tentang Menganal Krisis Kemanusiaan Muslim Rohingya bagian I

Kemudian dilanjutkan oleh pemateri kedua Cek Lilianne Fan. Dari gaya bahasanya aku menebak dia berasal dari Malaysia, karena logat melayunya yang sangat kental. Rupanya beliau adalah Direktur Internasional dan Co Founder dari Yayasan Geutanyoe. 

Menurutnya sejak tahun70-an penduduk Rohingya telah melarikan diri ke luar negri akibat diskriminasi dari pemerintah Myanmar. Mereka melarikan diri ke Malaysia dan Bangladesh, karena daerah itulah yang paling dekat dengan mereka.

Nah, kalau ke Indonesia baru-baru aja ne, setelah negara lain menolak kedatangan para pengunsi Rohingya. Untungnya Aceh berbaik hati mau menerima para pengunsi ini, sehingga menyelamatkan ribuan jiwa pengunsi yang terombang-ambing di lautan.

Penjajahan yang dilakukan terus menerus oleh pemerintah Myanmar kepada masyarakat sipil, memunculkan kelompok bersenjata di Rakhine. Mereka menamai diri dengan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).

Pemerintah Myanmar menyebut mereka teroris, namun mereka sebenarnya bukanlah teroris karena mereka menuntut hak-hak asasi rakyat Rohingya. 

Siapa sih yang sanggup menahan penderitaan yang terus menerus? Aceh saja dulu juga ada Gerakan Aceh Merdeka (GAM), begitu juga dengan Rohingya. Untungnya Aceh bisa ditempuh dengan jalan damai, sehingga konflik pun usai.

Lalu kenapa konflik di Rakhine ini tidak pernah usai? Bukankah sama-sama telah angkat senjata?

Konflik Myanmar bukan sekedar konflik bersenjata tapi juga kegagalan pemerintah dalam menjalani sistem pemerintahannya. Ada pihak yang tidak menginginkan perdamaian dari konflik ini, sehingga dibuatlah kebijakan yang dijalankan secara terus menerus. Meskipun para pemerintahnya sudah berganti, namun kebijakan terus berlanjut. 

Akhirnya ya, begitu-begitu saja, tidak ada upaya dalam penyelesaian konflik ini. Padahal bisa sajakan pemerintah Myanmar meminta bantuan kepada Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), tapi itu juga tidak dilakukan.

Mendengar penjelasan dari pemateri kedua ini, aku sempat terpikir apakah ada upaya pelenyapan etnis Rohingya dari Rakhine di Myanmar? Lalu penjelasan dari pemateri ketiga pun datang, melanjutkan tentang permasalahan krisis kemanusiaan di Rakhine.

Pemateri ketiga ini bernama Daniel Awgira, seorang laki-laki berkewarganegaraan Indonesia. Dia adalah Program Manager ASEAN Human Rights Working Group di Sekretariat ASEAN – Jakarta.

Ada tiga krisis besar yang terjadi di Myanmar, yaitu krisis pembangunan, hak asasi manusia, dan keamanan. 

Dari tiga krisis itu muslim Rohingyalah yang mendapatkan perlakuan paling kejam, tidak adil, ditindas, dalam jangka waktu yang sangat lama. Mereka menyebutnya dengan istilah persekusi. Hal ini dikarenakan perbedaan agama, pilhan politik, dan etnis.

Jika ditinjau dari level komunitas, maka ada pemisahan antara dua kelompok minoritas seperti Rohingya dan mayoritas pemeluk Buddha Myanmar. Kelompok mayoritas inilah yang mengakui diri sebagai penduduk Rakhine asli. 

Karena pemisahan ini telah terjadi puluhan tahun silam, maka sangat sulit dipersatukan kembali. Untuk membuat Myanmar ini bersatu, tentunya harus ada landasan dan falasah yang lahir dari bangsa itu sendiri. Seperti halnya Indonesia yang beda-beda tapi tetap satu. 

Baiklah, sepertinya cukup penjelasan dari Bapak Daniel. Sekarang kita beralih ke pemateri terkahir yaitu Mr. Kyaw Win, Direktur Eksekuitif Burma Human Rights Working Group yang berbasis di London.

Sepertinya posisi dudukmu harus dibenarkan terlebih dahulu, supaya enak untuk membaca, karena banyak fakta menarik disampaikan oleh laki-laki yang sangat aktif memantau kasus-kasus yang terjadi di Wilayah Rakhine ini.

Dipenjalasan sebelumya kita telah mengetahui bahwa penyebab dari konflik Rakhine ialah adanya keinginan dari pemerintah elit dan militer untuk menguasai daerah tersebut.

Sehingga dibuatlah sebuah kebijakan yang menyulitkan masyarakat Rakhine. Kebijakan pertama ialah bahwa orang muslim tidak diperbolehkan menjadi militer, polisi, anggota parlemen, berpendidikan tinggi, dan pengusaha. Kebijakan ini berlaku semenjak tahun 1963.

Kemudian mereka mempertanyakan asal dari penduduk muslim di Rakhine. Jika mereka tidak dapat membuktikan asal usulnya sejak tahun 1824, maka kewarganegaraannya akan dicopot, sehingga mereka tidak mempunyai identitas diri.

Hal ini tentunya tidak mungkin, karena tidak ada dokumen resmi yang mencatat kependudukan seseorang pada masa itu. Jadi diciptakanlah sejarah baru yang menyatakan bahwa orang Rohingya adalah buruh migran dari India yang dibawa oleh Inggris untuk depekerjakan diperkebunan.

Sekarang sejarah itulah yang dipahami oleh banyak orang. Cukup menyedihkan bukan, sejarah leluhurnya direkayasa. Kebijakan ini dibuat untuk mengusir muslim Rohingya dari tempat tinggalnya. 

Hal ini terlihat dari adanya migrasi paksa besar-besaran warga Rohingya ke Bangladesh. Ratusan ribu orang pada tahun 1991 hijrah menuju Bangladesh. Sesampainya di sana, para militer ini tidak tinggal diam. Mereka menuduh bahwa para migran Rohingya adalah orang-orang ilegal.

Tentunya dalam situasi ini muslim Rohingya semakin terjepit karena diserang dari dua belah pihak, sehingga ruang gerak mereka terbatas. 

Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan juga dibatasi, sehingga dituduhlah orang muslim di Rakhine bodoh-bodoh. Kemiskinan yang ada di Rakhine disebabkan oleh orang muslim, merekalah yang mengarahkan orang –orang Buddha di Rakhine untuk marah kepada orang muslim.

Daerah sebenarnya kaya dengan unsur alam, tapi didiami oleh orang-orang miskin dan bodoh. Ya, iyalah mereka aja tidak diberi kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi bagaimana mau pintar?

Mereka menggunakan strategi politik ‘Devide et impera’ yaitu politik pecah belah atau adu domba. Kemudian mereka menggunakan isu agama untuk menjalankan strategi tersebut. 

Mereka juga menempatkan tentara di wihara sebagai tokoh pemecah belah antara Budhha dan Muslim.

Kebencian masyarakat Buddha pun semakin meningkat kepada muslim Rohingya, sehingga seluruh akses pelayanan publik tidak diberikan kepada mereka. Sehingga banyak Muslim Rohingya tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesempatan kerja.

Yang paling parahnya, mereka membatasi makanan untuk anak-anak sehingga banyak anak yang kekurangan nutrisi dan gizi buruk. Mereka tahu bahwa dengan membatasi nutrisi pada anak-anak Rohingya, maka akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Sehingga tidak ada perlawanan nantinya untuk menumbangkan rezim yang berkuasa.

Dulunya Muslim Rohingya ada sekitar tiga juta jiwa, sekarang hanya tinggal 1,1 jiwa lagi pada tahun 2012. Sebagian ada yang masih menetap di Rakhine dan ada juga yang lari meninggalkan daerah mereka.

Tak hanya itu, militer Myanmar juga membuat jebakan dengan menggaung-gaungkan jihad. Ketika ada pemberontakan dari pihak Muslim Rohingya maka mereka akan dituduh kelompok ISIS, sehingga militer Myanmar akan mendapatkan bantuan dari negara adidaya seperti Amerika dan Uni Eropa untuk menumpas ISIS.

Cukup picik bukan? Strategi perang yang mereka buat, sudah disusun sedemikian rupa untuk mengusir Muslim Rohingya dari daerahnya. Sehingga kesempatan untuk damai pun susah tercapai.

Jadi, menurut Mr. Kyaw Win yang kita inginkan sekarang bukan perang senjata, tapi berperang dengan pengetahuan. 

Caranya dengan menerima para pemuda-pemudi muslim Rohingya masuk di universitas terbaik di seluruh dunia untuk belajar. Dengan beginilah mereka akan bisa menyelamatkan bangsanya.

Selanjutnya pesan beliau kepada seluruh para hadirin dan masyarakat Indonesia, agar terus mengirimkan surat ke pemerintah. Mendesak untuk diberikannya status kewarganegaraan bagi muslim Rohingya.

“Terus, dan teruslah berkirim surat sampai mereka bosan membacanya dan akhirnya membalas suratmu.” Begitu yang diungkapakan Mr. Kyaw Win.

Terpikir pula oleh penulis untuk membuat surat masal dengan menghimpun para penulis Indonesia, mendesak supaya Muslim Rohingya diberikan status kewarganegaraannya. 

Apalagi sekarang zaman sudah canggih, dengan memanfaatkan media digital kita himpun seluruh masyarakat dunia untuk menaikkan isu Muslim Rohingya. Baik itu di twitter, facebook, instagram, dan media lainya.

Sepertinya cara seperti itu lebih ampuh ketimbang demo bawa-bawa spanduk. Karena zaman sekarang berbeda dengan 20 tahun silam yang masih menggunakan cara manual. 

Tapi, zaman sekarang dengan satu hestek saja dinaikkan sebagai trending topik bisa menjadi isu pembicaraan dunia.

Benar apa yang dikatakan Mr Kyawn bahwa kekerasan tidak lah selalu dilawan dengan jalan perang, tapi dengan ada pengetahuan kita kan bisa menyelesaikan konflik dengan jalan damai.

Pesan tersebut sangat ditegaskan oleh Mr. Kyaw melalui penerjemahnya yaitu Shadia Marhaban selaku Mediator Beyond Borders.

Mereka disiksa, dibunuh, perempuannya diperkosa, anak-anak dibiarkan kelaparan, harta bendanya dirampas, dan bahkan mereka diusir paksa dari tanah kelahirannya. 

Awalnya aku mengira konflik yang terjadi di Myanmar ini karena faktor agama dan etnis, seperti yang diberitakan di media massa bahwa ada keterlibatan biksu dalam pembantaian muslim Rohingya.

Bahkan sebuah breaking news yang dikeluarkan media ternama di Aceh menulis berita, “Vihara Budha di Peunayong Banda Aceh Didemo, Ini Foto-Fotonya.” (Serambi Indonesia, 04/09/2017). Sontak masyarakat awam pun terprovokasi dengan berita ini.

Setelah berita itu diterbitkan, kolom komentar dari media tersebut dipenuhi dengan komentar yang menyetujui aksi tersebut sebagai solidaritas. Anehnya mereka menyetujui aksi kekerasan, ya jika dibakar balas dengan aksi dibakar, bunuh ya, harus dibunuh kembali.

“Apabila kafir Budha memulainya, maka kita siap fisabilillah, tumpas habis Budha-Budha yang ada di Aceh, bumi hanguskan kelenteng mereka.” Akun Maulana Subh’hi (Puksi Universitas Serambi Mekkah).

“Bikin jadwal demo seluruh Aceh berkumpul di Banda Aceh bakar semua Buddha di situ.” Khaiirulla (S1 Pertanian).

Dan banyak komentar anarkis lainnya yang munyulut api konflik akibat ketidaktahuan mereka. Bisa baca beritanya di sini. 

Aku rasa tidak ada satu pun agama yang mengajarkan untuk menindas kelompok lain, apa lagi membunuh kecuali dengan alasan tertentu. Bahkan mereka yang beragama Hindu dan Buddha juga merasakan dampak konflik di wilayah Rakhine Myanmar.

Beruntung aku tidak terpengaruh dengan berita itu dan memilih untuk diam, walaupun banyak teman-teman lain nyinyir di akun media sosialnya terkait hal ini.

Alhamdulillah aku mendapatkan penjelasan langsung dari para narasumber terpercaya, di kegiatan konferensi internasional yang bertema “Peran Pemuda Aceh dalam Memahami dan Menanggulangi Krisis Kemanusiaan Minoritas Muslim Myanmar” pada Selasa, 12 September kemarin. 

Acara yang berada di Aula Pasca Sarjana Universitas Islam Negri (UIN) Ar-Raniry ini dihadiri oleh berbagai komunitas pemuda yang ada di Banda Aceh. Aku mewakili komunitas Gam Inong Blogger (GIB).

Sebagai seorang pemuda yang konsen dibidang kepenulisan, sepertinya aku akan menuliskan kembali tentang fakta yang disampaikan oleh empat narasumber tersebut supaya para pemuda lainnya mengetahui tentang krisis kemanusiaan minoritas muslim Myanmar.

Acara ini dibuka oleh Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry, Prof Dr Syamsul Rijal Mag. Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa tragedi kemanusiaan tidak bisa dilihat secara emosional apalagi karena faktor human interest, tapi lihatlah secara komprehensif. “Misalnya tarik duta besar (Dubes) Indonesia dari Myanmar dan tutup dubes Myanmar di Indonesia, nah kalau itu ditarik dan ditutup bagaimana kita membantu mereka karena tidak ada lagi diplomasi yang bisa dilakukan?”

Yang perlu diselesaikan ialah penyebab bukan akibat. “Emosional Anda terbangun karena melihat akibat-akibat itu, tapi itu tidak menyelesaikan tragedi kemanusiaan tanpa menyelesaikan penyebabnya” ujarnya.

Sebagai penutup beliau berharap setelah konferensi ini akan melahirkan kesadaran dan pikiran-pikiran jernih dalam menyelesaikan tragedi kemanusiaan. Tentunya harus bisa memilah mana yang dikatakan sebab dan mana akibat, karena jika kita tidak bisa membedakannya, ditakutkan nanti tidak hanya di Myanmar yang terjadi bentrok, tapi juga sesama kita antar umat beragama di Indonesia. 

Aku langsung mendapatkan sedikit benang merah dari apa yang disampaikan Pak Rektor tadi. Aksi tempo hari yang dilakukan oleh Masyarakat Aceh Peduli Rohingya dengan mendatangi Vihara Penayong, akankah menumbuhkan benih konflik diantara kita?

Diskusi ini semakin menarik saat empat narasumber tersebut memaparkan fakta dari tragedi kemanusiaan yang terjadi di Myanmar.

Dipandu oleh Musdawati seorang dosen Sosiologi Agama UIN-Ar-Raniry, masing-masing narasumber secara terbuka menjelaskan tentang konflik ini berdasarkan sudut pandang pengalaman dan keilmuannya. 

Penyampaian pertama oleh Joanne Lauterjung Kelly tentang persepektif beliau saat bekerja di Myanmar sejak tahun 2011. Perempuan yang juga berperan sebagai fasilitator dialog lintas etnis dan agama, konflik, mitigasi, dan pembangunan kapasitas untuk pemuka agama dan pelaku perdamaian, mengambil bagian untuk menjelaskan sejarah muslim Rohingya di Myanmar.

Myanmar merupakan bagian anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang terletak di Asia Tenggara. Daerah ini sangat strategis karena berbatasan langsung dengan China dan India pada bagian utara, Teluk Benggala dan Thailand pada bagian selatan. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan wilayah China, Laos, dan Thailand serta di wilayah barat berbatasan dengan Teluk Benggala dan Bangladesh.

Penduduknya berjumlah 52 juta jiwa dan 135 entnis yang diakui tersebar di wilayah Myanmar, namun muslim Rohingya tidak termasuk di dalamnya. Myanmar secara resmi mengeluarkan etnis Rohingya dari daftar resmi, melalui konstitusi dan Undang-Undang Kewarganegaraan sejak tahun 1980. 

Padahal di masa-masa awal kemerdekaan Myanmar, Rohingya termasuk salah satu etnis yang diakui bahkan pada tahun 1960 ada siaran radio yang menggunakan bahasa Rohingya. Sekarang mereka dipertanyakan kewarganegaraannya dan dibatasi akses pelayan publik di negaranya sendiri.

Pihak militer dan pemerintahan Myanmar mempersoalkan tentang asal muslim Myanmar ini. Hal ini dikarenakan daerah Rakhine yang ditempati muslim Rohingya merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam. Hampir mirip dengan Aceh, jika di Indonesia gerbang perdagangan dunia masuk melalui jalur barat yaitu Aceh, maka di Myanmar jalur masuknya melalui Rakhine.

Sehinga banyak pemain baik itu dari Myanmar maupun dari luar yang ingin menguasai daerah ini. Mulanya dijajah oleh Inggris pada 1824 M, kemudian setelah merdeka pada 4 Januari 1948, rezim yang berkuasa pun juga menindas masyarakat yang ada di wilayah Rakhine, tidak hanya Muslim tapi juga Hindu dan Buddha. 

Terdapat dua pemerintahan yang berjalan paralel, satu dari pihak militer dan satunya lagi dari pihak sipil. Kekuatan terbesar berada pada pihak miliiter, pihak sipil hanya 25% sehingga setiap kebijakan yang ada dipertanyakan dulu pada pihak militer. 

Mereka menguasai empat kementrian besar yaitu perdagangan, pertahanan, urusan luar negri, dan urusan vital lainnya di Myamar. Jadi, mereka lah yang berkuasa dan membuat kebijakan sesuai kepentingan kelompok mereka.

Selama ini kita salah sangka dengan menuduh masyarakat sipil yaitu kaum Buddha melakukan diskriminasi ini. Justru pihak militer inilah biang keroknya, akar dari semua permasalahan yang ada di Myamar. Nanti akan aku paparkan di tulisan berikutnya.

Desakan nasional oleh demonstran yang selama ini dilakukan seperti di Jakarta misalnya, mengarah pada masyrakat sipil. Sehingga timbul prasangka bahwa ini murni konflik antar agama dan etnis. Apa jadinya nanti para penganut Buddha yang ada di seluruh dunia? Pasti akan disalahkan atas trgedi kemanusiaan muslim Rohingya.

Di tulisan pertama dari konferensi ini, aku ingin mengajak para pemuda untuk memahami dulu titik permasalahan dari konflik ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Ms. Joanne Lauterjung Kelly bahwa dia sangat berharap masyarakat muslim yang ada di Myanmar bisa dipersatukan seperti Indonesia. 

“Bhineka Tunggal Ika”, meskipun berbeda, tapi tetap satu berbangsa Indonesia, bahasa Indonesia dan bertanah air Indonesia.

Tunggu tulisan berikutnya dari tiga narasumber lainnya yang menemukan benang merah dari konflik Myanmar.